celoteh jingga mahardhika
BHINNEKA YANG TAK LAGI IKA
February 15, 2017
header google form
PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI TAHAP I & JADWAL WAWANCARA BEM FISIP UNS 2017
February 19, 2017
Show all

PILKADA YANG MENGADA-ADA

celoteh jingga-01

Barangkali, Indonesia adalah negeri paling demokratis se-planet ini. Jika taraf demokratis diukur dari hajat elektoral (baca: coblosan)-nya, maka Indonesia juara. Bayangkan saja, selain Presiden dan pejabat dewan, republik ini juga rela merepotkan diri untuk melaksanakan hajat elektoral memilih kepala daerah: Pilkada, pakai serentak pula! Bukankah kita harus berbangga? Ya walaupun kalau menurut mbah Chomsky, demokrasi hanya akal-akalan Amerika Serikat untuk melegalkan invasi mereka ke negara lain. Namun, setidaknya itu tetap menjadi prestasi yang bisa dibanggakan Pak Presiden ketika ada pertemuan internasional macam OKI dan G20.

Pilkada yang tak lain adalah buah dari demokrasi memang mensyaratkan keramaian, eh bukan, bahkan kegaduhan. Maklum, namanya juga yang memilih rakyat langsung, dan rakyat adalah banyak kepala. Urusan memilih siapa yang pantas memimpin pun akan menimbulkan cek-cok, karena ini masalah cocok-cocok-an.

Dan Pilkada Serentak 2017, punya ceritanya sendiri.

Tulisan ini bukan hendak nimbrung pada persoalan Agus, Ahok, Anies. Rasanya sangat menjijikan kalau tulisan ini juga mengikuti tren media yang melipat Indonesia hanya menjadi perkara Jakarta saja.

Faktanya, hajat Pilkada Serentak melibatkan 101 daerah. Dan energi serta fokus media, ormas, partai, masyarakat, tukang becak, tukang bakso, Ibu Saya dan Bapak Saya bahkan pejabat negara tercurahkan dominan kepada Jakarta saja. Walaupun kita tahu, perebutan posisi Jakarta akan menentukan kuasa politik Indonesia ke depan, serta ada intrik dan kontroversi yang menarik di sana. Namun, seratus daerah lain haruslah juga dilirik, karena bisa jadi raja kecil muncul diantara kandidat-kandidatnya.

Maka, mari kita keluar dari Jakarta, mencoba menilik daerah lain. Pilkada kali ini ternyata diikuti oleh daerah mulai dari ujung Aceh hingga pucuk Papua. Namun sepi. Tak banyak dikulik. Bahkan oleh warga daerahnya sendiri. Lihat bagaimana seorang warga Banten bahkan kebingungan ketika ditanya siapa calon gubernurnya dalam sebuah siaran televisi. Maklum, mungkin Ibas Yudhoyono harus juga ikut nyalon seperti kakaknya dan salah satu kandidatnya harus berceloteh tentang ayat 51 agar Pilkadanya diperhatikan dan tak diacuhkan.

Atau coba lagi kita bergeser ke masalah lain. Ada perkara pelik yang sudah basi dibahas, namun busuknya makin menjadi di Pilkada kali ini. Asyik kiranya kalau Saya berkisah bahwa perbincangan jelang Pilkada di bilik rumah membahas mengenai keunggulan para Paslon. Unggul apanya? Tentu saja duitnya. Dan diantara empat Paslon yang dibahas, tersebut salah satu memberi Rp. 25.000, dan yang lain bahkan hingga Rp. 60.000. Ini fakta, bukan dongeng khayalan tentang negeri demokrasi antah berantah. Bahkan masih jelas bagaimana suara ketukan pintu rumah yang berujung amplop itu.

Seakan sudah tahu sama tahu, di antara paslon bahkan aparat penegak hukum, demokrasi jual beli macam ini bukan perkara aneh. Bahkan aneh apabila ada paslon yang tidak bagi-bagi. Sementara “serangan fajar” masih terlaksana dengan mulus, para pejabat dan jajaran aparat menjadi seperti basa basi ketika membahas masalah ini. Untuk melaporkan nampaknya percuma, tak ada yang bersih dari demokrasi jual beli. Semua jelas tahu dan jelas kena.
Hal yang luput lainnya adalah fakta bahwa Pilkada bukanlah hajat gratisan. Konon, Pilkada serentak 2017 menghabiskan dana lebih dari 4 triliun rupiah. Dari mana anggaran sebesar itu? Tentunya banyak berasal dari pajak, yang diambil dari penghasilan rakyat, yang dipungut dari tambahan nilai harga sembako, yang ketika hendak membayar, rakyat diminta untuk tepat waktu dan mengantri dengan ikhlasnya. Dan hari ini, siapa yang bisa menjamin bahwa semua biaya itu sepadan dengan hasilnya? Apakah pemerintah mampu? Atau pajabat dewan? Bukankah mereka juga terpilih dengan biaya besar?

Maka, pantaslah ini semua terjadi kalau kita bersepakat bahwa Pilkada adalah pesta. Bak pesta kebanyakan, tentu akan gaduh, ramai, mahal dan yang dihasilkan hanya senang-senang saja, itupun hanya si menang yang senang.
Pilkada pun hanya mengada-ada jika terus dikiaskan dengan demokrasi yang akan serba ideal. Pilkada juga mengada-ada jika rakyat adalah berdaulat. Toh, semua teori politik, demos-kratos, trias politica dan etikanya akan runtuh di hadapan realita: Pilkada adalah soal membuat sebanyak-banyaknya orang mau mencoblos wajah salah satu kandidat, apapun caranya, setelah itu maka entahlah!

Miris memang, namun bisa jadi semua ujaran dalam tulisan ini berlebihan. Setidaknya ada beberapa hal positif dari Pilkada Serentak 2017, yang tentu lebih baik bagi orang kebanyakan dibanding pimpinan daerah yang turun temurun nan feodal dulu. Partisipasi publik yang lebih banyak juga menghasilkan kemungkinan yang lebih kecil untuk berpolitik secara biadab.

Dan di tengah Pilkada yang semoga tak mengada-ada ini, pertanyaan besar harus disampaikan perihal, “untuk apa kampus terus membuka penerimaan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik?” Sangat aneh memang, ketika setiap tahun, Indonesia meluluskan ribuan mahasiswa FISIP tetapi politik kita masih begini-begini saja. Sebegitu burukkah sistem akademik kita? Apa hanya perkara skripsi dan lulus cepat saja yang digemborkan di kelas-kelas FISIP?

Ah sudahlah! Kenapa harus berlarut-larut seperti tulisan ini. Bukankah perkara Pilkada akan selesai dengan 5 menit di bilik suara. Bagi kalian yang percaya perintah agama silahkan ikuti, atau yang tertarik dengan kharisma silahkan pilih, dan yang tergiur dengan rupiah di amplop silahkan tanggung akibatnya. Pastinya, 15 Februari 2017, nilai tukar rupiah bakal menguat drastis. Nilai rupiah akan setara dengan nilai nasib kepemimpinan daerah selama 5 tahun. Dan mari berdoa bersama, agar yang terakhir tadi tidak terwujud. Dan semoga, Pilkada tidak mengada-ada.

Faith Aqila Silmi

bem
bem