celoteh jingga yogi-01
KERINGAT DALAM PILKADA
February 15, 2017
celoteh jingga-01
PILKADA YANG MENGADA-ADA
February 15, 2017
Show all

BHINNEKA YANG TAK LAGI IKA

celoteh jingga mahardhika

Satu Nusa, Satu Btu Bahasa kita”

“ Tanah Air pasti jaya untuk selama-lamanya”

Itulah sedikit ucap doa leluhur kita yang terangkai dalam lirik lagu. Masih jelas di benak kita bahwa Indonesia adalah negara yang terbentuk atas perjuangan perbedaan. Bahkan pendahulu pun telah meratifikasi kultur perbedaan dan mengikatnya dalam kata Bhinneka Tunggal Ika yang terekam pada cengkraman Garuda. Perbedaan, katanya menjadi niscaya kekayaan negeri ini. Kurang kaya apa negeri ini dimana lebih dari 250 juta penduduk terbagi atas 34 daerah provinsi yang berasal dari 1.340 suku dengan 742 bahasa daerah.

Saat ini kita sedang memasuki masa Pilkada, 101 daerah dan bukan saja DKI yang menyelenggarakannya. Seperti biasa yang namanya hajatan politik dengan roh demokrasi ini jarene, menampilkan figure-figure topeng pemimpin yang ideal bagi masyarakat. Topeng dipakai karena saat ini memang tak banyak figure yang benar-benar negarawan, karena orang baik tak mau campur tangan dalam urusan kotor dan sekeji politik. Urusan mendapatkan hati rakyat menjadi urusan yang lebih penting daripada mencerdaskan pikiran rakyat. Rakyat yang seharusnya dicerdaskan akan pilihan yang baik, rasional, dan track record, malah dikebiri pikirannya dengan pilihan-pilihan yang didatangkan dengan isu-isu berbau SARA. Memilih pemimpin berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan diramu dan disajikan para kandidat untuk mendapatkan suara rakyat.

Tidak menyalahkan sistem Pilkada dengan segala kekurangannya. Tetapi yang perlu dikritisi adalah manusianya yang sering melakukan tindakan distorsi membuat murahan sistem ini. Setiap kontribusi belum memberikan kedewasaan berpolitik. Sikap menyadari mana yang boleh dibawa ketika berkompetisi dan mana yang keji dibawa ketika berkompetisi belum dicerminkan dalam tindak laku para kandidat. Isu SARA adalah pemandangan biasa dalam setiap pesta demokrasi. Seakan lupa atau melupa dengan leluhur Negarawan yang menjunjung tinggi toleransi hal ini, tapi memang kenyataanya isu SARA menjadi barang yang bagus dan terbukti laris manis ketika masa kampanye digaungkan. Muncul istilah mayoritas dan minoritas. Pemimpin yang berbeda agama atau seagama dalam pilkada menjadi sebuah perenungan dan timbul pertanyaan bagi saya pribadi, “Apakah saya salah dilahirkan di negeri yang katanya pro terhadap perbedaan ini, disaat saya merupakan golongan minoritas?”

Masih teringat jelas ketika seorang Ibu berasal dari Agama minoritas meliput sebuah demonstrasi yang kala itu terjadi di depan gedung peradilan (auditorium Kementrian Pertanian RI)-kasus yang digelar dalam gedung pun juga diperkarakan karena permasalahan penodaan agama oleh kaum minoritas ditampar plus mendapat predikat ”Bangsat” dari salah satu demonstran adalah sedikit peristiwa yang menggelitik pikir. Tertegun dengan hal itu jelas, namun fenomena itu menambah bukti bahwa toleransi belum dianggap sebagai jamu ampuh dalam keanekaragaman Indonesia. Seharusnya isu seperti ini menjadi bahan pertimbangan bagi setiap kita, termasuk mahasiswa sebagai agen pembubar bangsa, eh penerus bangsa, karena di kepala mereka nasib Indonesia menjadi taruhan, tapi itu semua tak tergambar dari tindak perilaku Mahasiswa.

Mahasiswa Seluruh Indonesiapun, akhir-akhir ini sering melakukan tindak kritisi terhadap pemerintah melalui turun aksi ke jalan. Menurut pengamatan sih tak ada satupun isu kebhinekaan yang dibawakan, atau mungkin pengamatan yang kurang cermat. Terlintas jelas pun kritik pedas terhadap Jambore Nasional Ketoleransian yang malahan kritik dijuruskan pada tataran teknis dan konspirasi dibalik inisiaif acara tersebut, bukan pada subtansi inisiatif tujuan acara.

Tak luput dari pengamatan, “Universitas Negeri Solo” tempat tumbuh saya mengenal politik lebih dalam. Kebetulan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menjadi tempat singgah untuk belajar. Toleransi tak ada dan tak menjadi gaung bahasan yang menarik. Tawaran untuk belajar politik negeri dari politik kampus disajikan dalam berbagai lembaga politik mahasiswa dengan seluruh kesibukannya. Banyak opini terkembang bahwa di kampus pun belajar politik yang seharusnya sehat tapi malah penyakit politik sudah mengakar kronis di sini, termasuk didalamnya anti terhadap toleransi. Tak usah tanya ketidaktoleransian yang mana. Saya kira semua sudah pandai bagi kita tanpa harus menelanjangi bulat setiap fenomena yang ada. Isu ini pun sudah berkembang lama, bahkan mungkin tak lagi menjadi isu tapi sudah menjadi empirik dalam keliling kita.

Pernah muncul hipotesis bahwa ketidaktoleransi Indonesia lahir salah satunya di Kampus Ini. Tapi, ah sudahlah buat apa meneruskan hipotesis itu, lha wong senyatanya banyak yang tidak suka dengan toleransi yang ada. Mungkin termasuk anda, mahasiswa yang membaca tulisan ini. Terlalu membahas toleransi malah lupa membahas pilkada. Intinya begini, Pilkada itu hanya merupakan teropoang toleransi, dimana setiap kondisi asli yang menyangkut kebhinekaan Indonesia tergambar jelas disini. Dan penyimpulannya juga dapat diartikan lugas, bahwa toleransi belum duduk singgah abadi di setiap hati sanubari manusia kini.

Sebenarnya agak takut ketika saya ingin menulis ini. Tapi, lha gimana lagi pedih hati sudah mengalahkan rasa takut. Ditulisnya pun tanggal 15 Februari supaya tensi kondisi tak mudah terpantik dengan omong kosong seperti ini. Akhirnya saya hanya dapat berdoa semoga saja Bhinneka tetap meng-Ika-kan dirinya, dan Tuhan masih menurunkan rahmat-Nya bagi setiap insan di negeri ini demi kemajuan Indonesia. Udah jangan emosi, minum es teh dulu aja sambil nunggu quick-count DKI. Karena sepertinya drama DKI akan menyaingi drama India di Televisi.

Jika anda boleh berpendapat, Sayapun juga ingin berpendapat.

Mahardhika Mulya Adi Pamungkas

bem
bem